Calon Komisioner IEBC Kenya Menuntut Pemilu Menggunakan Blockchain

Justus Abonyo, seorang mantan ketua Partai Sosial Demokrat di Kenya dan kandidat untuk Komisioner Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), telah menyerukan untuk mengadopsi pemungutan suara menggunakan teknologi blockchain.

Dilansir dari Cointelegraph pada hari Kamis (15/7/2021), Abonyo muncul di hadapan panitia seleksi yang mengawasi penunjukan Komisioner IEBC di Kenyatta International Convention Center.

Saat merinci dukungannya terhadap penggunaan Blockchain untuk pemungutan suara, Abonyo mengatakan bahwa langkah tersebut sangat efektif untuk menghemat biaya yang signifikan hingga 300%.

“Biaya surat suara di Kenya berkisar antara $7 hingga $25 (700 shilling hingga 2.500 shilling). Jika kami menggunakan teknologi blockchain, biaya ini akan turun menjadi $0,5 (50 shilling). Ini adalah area yang akan saya explore sebagai Komisioner”.

Calon Komisioner IEBC tersebut juga berpendapat bahwa  pemungutan suara dengan menggunakan teknologi blockchain akan membantu meningkatkan transparansi dan keamanan pemilihan umum di Kenya.

Seruan Abonyo untuk mengadopsi teknologi baru itu juga datang saat Kenya bersiap untuk pemilihan umum selanjutnya tahun 2022.

Pada tahun 2017, pernah terjadi kecurangan pada pemilihan umum presiden di Kenya. Saat itu, surat suara pemilihan umum presiden Kenya dilaporkan tidak sah dan diduga sistem pemungutan suara elektronik IEBC telah dicurangi.

Klaim ini diperkuat dengan adanya kasus pembunuhan manajer IT IEBC beberapa hari sebelum pemilihan umum.

Panitia seleksi yang mengawasi penunjukan Komisioner IEBC, masih belum mengetahui seberapa efektif blockchain digunakan untuk pemungutan suara.

Pakar keamanan siber MIT menyatakan pada November 2020 bahwa sistem pemungutan suara berdasarkan teknologi baru tersebut membawa “resiko lebih banyak” terhadap pemilihan umum.

Sementara itu, Abonyo bukan yang pertama kalinya menyarankan blockchain sebagai teknologi yang mutakhir untuk memastikan keamanan dan transparansi di negara ini.

Seperti yang dikutip dari Cointelegraph sebelumnya, pada November 2020 David Robinson seorang penasihat anti-korupsi regional di Kantor PBB yang menangani kasus kejahatan dan narkoba, pernah menyatakan bahwa pihak berwenang Kenya dapat menggunakan blockchain sebagai alat yang efektif untuk memerangi korupsi.

Related Topics:Blockchainkenyakripto

Up Next

Dapat Pendanaan Baru, Revolut Jadi Start-up Paling Berharga di Inggris 

Don't Miss

Regulator Italia: Binance Beroperasi Tidak Resmi di Italia